Latest Entries »

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia, sebagai individu yang normal, akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Proses perkembangan kehidupan manusia melalui beberapa tahapan. Umunya, manusia akan selalu berubah mengikuti proses perkembangan di sekitar kehidupannya, dimulai sejak masa prenatal, masa bayi, lalu tumbuh menjadi seorang remaja, dewasa, dan kemudian meninggal.

Papalia, Olds, dan Feldman (1998; 2004) membagi perkembangan manusia menjadi Sembilan tahap, yakni: masa prenatal, bayi dibawah tiga tahun (toddler), anak-anak awal (early childhood), anak-anak tengah (middle childhood), anak-anak akhir (late childhood), remaja (adolescence), dewasa muda (young adulthood), dewasa tengah (middle adulthood), dan dewasa akhir (late adulthood).

Tahapan perkembangan yang akan kami bahas dalam makalah ini adalah tahapan perkembangan masa prenatal, yaitu tahap perkembangan sebelum kelahiran sewaktu manusia berada didalam kandungan ibu. Masa prenatal ditandai dengan pembentukan sistem jaringan dan struktur organ-organ fisik. Proses pertumbuhan dan perkembangannya dimulai sejak terjadinya konsepsi, yakni pertemuan antara spermatozoa dengan sel telur yang akan menjadi calon manusia dan berkahir pada saat bayi dilahirkan. Masa ini berlangsung antara 180 sampai 344 hari lamanya.

Masa prenatal merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan awal dalam kehidupan manusia. Para ahli menyebutnya sebagai masa perubahan evolusi janin dalam kandungan. Kondisi janin dalam kandunga sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan hidupnya, yakni seberapa jauh ibunya memiliki taraf kesehatan, kebiasaan, dan perilaku yang baik atau tidak. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena akan berpengaruh pada perkembangan janin dan berpengaruh pula pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya.

Karena hal tersebut di atas, maka kami merasa tertarik untuk mengkaji dan membahasnya secara lebih luas dalam makalah ini.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang masalah pengkajian makalah karakteristik perkembangan psiko-fisik masa prenatal di atas, selanjutnya kami akan mencoba untuk merumuskan masalah-masalah apa saja yang akan dibahas dalam makalah ini. Agar pembahasan lebih terfokus pada permasalahan, maka kami membatasi pokok kajian dengan beberapa pertanyaan berikut ini:

  1. Apa yang dimaksud dengan tahap perkembangan prenatal?
  2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan prenatal?
  3. Bagaimana proses perkembangan prenatal berjalan dengan baik?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini, yaitu:

  1. Memahami konsep dan karakterisitik perkembangan prenatal
  2. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal
  3. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan agar proses perkembangan prenatal berjalan dengan baik.

D. Metode Penulisan

Metode yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini yaitu dengan pengkajian literatur baik dari buku, internet, dan berbagai sumber lainnya yang relevan dengan topic kajian yang kami bahas, sehingga diharapkan bisa memperkaya isi makalah ini.

E. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penulisan

D. Metode Penulisan

E. Sistematika Penulisan

BAB II. PROSES PEMBENTUKAN KEHIDUPAN BARU

A. Sebelum Prenatal

1. Masa Pacaran

2. Pernikahan

B. Masa Prenatal

1. Tahap-tahap Perkembangan Masa Prenatal

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Masa Prenatal

3. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Ketidakteraturan Perkembangan

C. Masa Melahirkan

1. Cara Melahirkan Bayi

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ukuran Kelahiran Bayi

BAB III. KESIMPULAN

BAB II.

PROSES PEMBENTUKAN KEHIDUPAN BARU

A. Sebelum Prenatal

1. Masa Pacaran

Proses awal pembentukan makhluk hidup, terutama pada manusia, umumnya dimulai dengan tahap perkawinan. Perkawinan merupakan tahap kristalisasi atau penyatuan rasa cinta dari dua individu yang berbeda jenis kelamin sebagai puncak komitmen setelah sebelumnya mereka menjalin hubungan dalam bentuk pacaran.

Dalam masa pacaran, pasangan muda sepakat untuk melakukan komunikasi secara intensif agar dapat saling mengenali karakteristik pribadi masing-masing. Mereka akan berusaha memahami kelebihan dan kekurangan sifat, sikap dan kepribadian pasangannya. Bila dirasakan ada kecocokan, kemungkinan mereka akan meningkatkan status hubungan mereka menjadi lebih serius dan kemudian melanjutkannya ke jenjang pernikahan.

Menurut Lauer dan Lauer (2000), ada lima hal yang menjadi tujuan muda-mudi berpacaran, yaitu: (1) untuk saling memahami kepribadian, sifat-sifat, dan keinginan pasangan dalam konteks social, (2) sebagai masa-masa yang menyenangkan, karena masing-masing individu mencari kecocokan, kesepakatan pemikiran, pendapat, kehendak maupun cita-cita sebeklum menikah, (3) sebagai persiapan memilih jodoh untuk memasuki masa pernikahan, (4) sebagai teman bicara yang memiliki hubungan istimewa, akrab, dan lebih dekat secara emosional dibandingkan yang lain, (5) sebagai perwujudan sebuah kemampuan atau prestasi seseorang dalam memikat lawan jenis.

Namun, aktivitas pacaran pun tidak menjamin keberhasilan bagi seseorang untuk menemukan pasangan hidup yang benar-benar cocok, karena seringkali diwarnai dengan ketidakjujuran dari individu yang menjalaninya. Sehingga ketika pernikahan terjadi, banyak yang merasa kecewa mendapati sikap dan kepribadian pasangannya berubah drastis, ketahuan wajah aslinya. Walau bagaimanapun, aktivitas pacaran bukan satu-satunya jalan untuk menemukan pasangan terbaik dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

2. Pernikahan

Setelah masing-masing individu merasa mantap dan cocok terhadap calon pasangan hidupnya, mereka pun sepakat untuk hidup bersama dan membangun sebuah mahligai rumah tangga. Maka kemudian mereka pun melakukan pernikahan agar ikatan mereka diakui secara resmi dan sah berdasarkan hukum tertulis di hadapan petugas administrasi pemerintah atau negara. Sebagai pasangan yanga sah menurut hukum dan undang-undang perkawinan, maka mereka diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Dan konsekuensi logis dari hubungan ini adalah terjadinya kehamilan yang selanjutnya akan memperoleh keturunan setelah janin dilahirkan.

Kelahiran dan kehadiran anak akan menjadi perekat bagi pasangan suami-istri untuk mempertahankan keutuhan keluarganya. Oleh karena itu, kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan anugrah yang harus disyukuri.

B. Masa Prenatal

Masa prenatal dimulai pada saat terjadinya proses konsepsi, yakni pertemuan antara sperma dan ovum hingga berakhir pada saat bayi dilahirkan. Masa ini berlangsung antara 180 sampai 344 hari lamanya. Setelah masa ini, seorang ibu akan melahirkan bayinya. Namun, ada kalanya usia kelahiran dapat terjadi secara mendadak dan terjadi sebelum usia enam bulan. Karena kondisi fisik janin yang belum genap berusia tujuh bulan sangat lemah, belum mampu bernafas secara mandiri, dan metabolism tubuh belum berfungsi sempurna, akibatnya janin tersebut cenderung meninggal dunia karena belum mampu menyesuaikan dengan lingkungan di luar rahim ibunya.

1. Tahap-tahap Perkembangan Masa Prenatal

Para ahli membagi pertumbuhan dan perkembangan masa prenatal menjadi tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Germinal

Tahap germinal (praembrionik) merupakan awal dari kehidupan manusia. Proses ini dimulai ketika sperma melakukan penetrasi terhadap sel telur dalam proses pembuahan yang normalnya terjadi akibat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Pada tahap ini zygote terbentuk, kemudian bergerak ke bawah tubafalopi menuju rahim. Zygote ini merupakan sel tunggal yang kemudian akan mengalami perkembangbiakan menjadi dua sel identik. Sel-sel tersebut terus berkembang menjadi jutaan sel. Proses perkembangan zygote di dalam rahim ini disebut blastosyst. Bagian luar blastosyst akan menjadi plasenta, sedangkan bagian dalam akan menjadi embrio.

Pada minggu kedua, placenta mulai terbentuk. Bagian dalam sel memadat dan berkembang menjadi tiga lapisan yang disebut piringan embrionik (embryonic disc), yaitu: (a) ectoderm, lapisan paling luar yang akan berkembang menjadi kulit janin, (b) endoderm, lapisan paling dalam yang bakal menjadi organ-organ internal, seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, pancreas atau organ internal lainnya, (c) mesoderm, lapisantengah yang berfungsi untuk memisahkan antara kulit dalam, otot-otot, tulang, sistem sirkulasi udara maupun pengeluaran lain (anus).

Zigote yang sudah menjadi calon makhluk hidup mulai menempel pada dinding rahim. Proses menempel atau melekatnya zigot pada dinding rahim setelah masa konsepsi dinamakan implantasi.

b. Tahap Embrio

Tahap embrio dimulai ketika zigot telah tertanam dengan baik pada dinding rahim. Dalam tahap ini, system dan organ dasar bayi mulai terbentuk dari susunan sel. Masa ini dianggap sebagai masa yang kritis karena bentuk fisik yang saat itu berkembang pesat dapat terganggu oleh kondisi yang kurang baik. Bila organism memperoleh perawatan intensif, maka ia akan berkembang menjadi individu yang normal, sehat fisik maupun psikis. Sebaliknya bila kurang memperoleh perhatian dengan baik, organism akan berkembang menjadi individu yang abnormal, baik fisik ataupun psikis.

Diantara placenta dan bayi terdapat tiga pembuluh darah mirip tali panjang yang disebut tali pusar. Salah satu pembuluh ini berfungsi untuk mengangkut darah yang berisi sari makanan dan oksigen dari placenta ke bayi, Dua saluran yang lainnya berfungsi untuk melakukan transportasi darah yang berisi karbondioksida dan pembuangan dari bayi ke placenta. Jika kita mengikuti perkembangan embrio, kita akan menemukan setelah empat minggu, proses differensiasi mulai terjadi dimana sekelompok sel di dalam embrio mengubah dirinya menjadi bentuk organ tertentu yang lebih besar.

c. Tahap Janin

Masa ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Embrio yang berkembang menjadi janin sudah memiliki organ-organ internal (jantung, paru-paru, usus besar dan sebagainya) dan eksternal (tangan, kaki, jari-jari kepala) secara lengkap. Janin makin memanjang dan system organ tubuh berkembang semakin kompleks. Hal ini akan terus berlangsung hingga organisme itu matang dan siap untuk dilahirkan.

Periode Janin (akhir bulan kedua perhitungan menurut bulan sampai lahir)

  1. Terjadi perubahan pada bagian-bagian tubuh yang telah terbentuk, baik dalam bentuk/rupa maupun perubahan aktual, dan terjadi perubahan dalam fungsi. Tidak tampak bentuk-bentuk baru pada saat ini.
  2. Pada akhir bulan ketiga, beberapa organ dalam cukup berkembang sehingga dapat mulai berfungsi. Denyut jantung janin dapat diketahui sekitar minggu kelima belas.
  3. Pada akhir bulan kelima, berbagai organ dalam telah menempati posisi hampir seperti posisi di dalam tubuh dewasa.
  4. Sel-sel saraf, yang ada sejak minggu ketiga, jumlahnya meningkat pesat selama bulan-bulan kedua, ketiga, dan keempat. Apakah peningkatan pada saat ini akan terus berlangsung atau tidak, bergantung pada kondisi di dalam tubuh ibu, seperti kekurangan gizi yang sebaliknya mempengaruhi perkembangan sel saraf terutama dalam bulan-bulan terakhir periode prenatal.
  5. Biasanya gerak-gerak janin tampak pertama kali antara minggu kedelapan belas dan dua puluh. Kemudian meningkat cepat sampai akhir bulan kesembilan di mana gerakan mulai berkembang karena penuhnya pembungkus janin dan tekanan pada otak janin pada saat janin mengambil posisi kepala di bawah di daerah pinggul dalam persiapan untuk lahir. Gerak-gerak janin ini berlainan macamnya, yaitu menggelinding dan menendang, gerak pendek atau cepat.
  6. Pada akhir bulan ketujuh, janin sudah cukup berkembang dan dapat hidup bila lahir sebelum waktunya.
  7. Pada akhir bulan kedelapan, tubuh janin sudah lengkap terbentuk, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan bayi normal yang cukup bulannya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Masa Prenatal

Para ahli psikologi perkembangan yang membahas mengenai perkembangan manusia selalu mengkaitkan istilah nature dan nurture. Dimana setiap perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi dari kedua hal tersebut.

Konsep nature muncul dipengaruhi oleh aliran filsafat barat yang dikemukakan oleh Jean Jacquess Rousseau (dalam Stumpf, 1999). Ia menyatakan bahwa faktor-faktor alamiah mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Istilah nature mengandung pengertian faktor-faktor alamiah yang berhubungan dengan aspek bio-fisiologis terutama keturunan, genetis dan herediter. Perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Sifat-sifat, maupun kepribadian yang dimiliki oleh orang tua akan diturunkan melalui unsur gen kepada anak-anaknya. Bukan hanya yang bersifat fisiologis seperti: berat badan, tinggi badan , warna kulit, rambut, jenis penyakit, akan tetapi juga karakteritik psikologis yang menyangkut tipe, kepribadian, kecerdasan, bakat, kreativitas, dan lain-lain.

Sedangkan konsep nurture dipengaruhi oleh aliran filsafat empirisme yang dikemukakan oleh Jhon Locke. Melalui teori tabula rasa, Locke mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, bagaikan kertas putih yang masih bersih, ia percaya bahwa baik dan buruknya perkembangan hidup manusia tidak dilepaskan  dari pengaruh lingkungannya.                                                                                            Konsep nurture merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan eksternal, seperti: pola asuh, pendidikan, sosial budaya, media masa, status sosial ekonomi, agama, dan sebagainya. Seorang individu akan berkembang menjadi orang dewasa yang baik, mandiri, cerdas, dan bertanggung jawab, apabila ia berada dalam lingkungan hidup yang mendukung perkembangan tersebut. Lingkungan hidup yang buruk akan menyebabkan individu berkembang menjadi seorang pribadi yang tidak baik, bodoh, jahat, dan sebagainya.

a. Genetis

Pertumbuhan setiap indivividu sudah terprogam sejak masa konsepsi yang dipengaruhi oleh faktor genetis. Perubahan panjang, tinggi, berat badan bayi akan terjadi secara otomatis karena pengaruh genetika (keturunan).                                       Faktor keturunan lebih menekankan pada aspek biologis atau herediter yang dibawa melalui aliran darah dalam kromosom. Faktor genetis cenderung bersifat statis dan merupakan predisposisi untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Kalau sejak awal orang tua memiliki karakteristik fisiologis yang sehat, maka akan menurunkan generasi yang sehat pula. Sebaiknya bila orang tua tidak sehat, maka keturunanya pun akan mengalami gangguan atau penyimpangan secara fisik atau psikis (Papalia, Old & Fieldman, 1998: 2004).

Para ahli Psikologi perkembangan (Papalia dkk, 1998; Santrock, 1999; Helms & Turner, 1995; Haris & Liebert, 1991) mengakui bahwa aspek fisik maupun psikis seorang individu sangat dipengaruhi oleh unsur genetis, karakteristik tersebut akan nampak pada hal-hal sebagai berikut :

1)   Sifat- sifat Fisik

Sifat-sifat fisik yang dapat diturankan secara genetis misalnya wajah, tangan, kaki atau bagian-bagian organ tubuh lainnya. Hal ini dapat terjadi pada anak tunggal maupun kembar. Bila orang tua memiliki suatu jenis penyakit tertentu seperti: tekanan darah tinggi, penyakit jantung, epilepsi, atau paru-paru, kemungkinan besar anak-anak yang dilahirkan pun mempunyai resiko terserang penyakit yang sama.

2)   Intelegensi

Kecerdasan yang dimilki orang tua akan dapat menurun pada anak-anaknya. Meskipun anak-anak tersebut diasuh oleh orang tuanya sendiri maupun oleh orang lain, sifat kecerdasan orang tua akan tetap menurun. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran filsuf naturalis dari Perancis, J.J. Rousseau yang mengatakan bahwa anak cerdas dihasilkan dari orang tua yang cerdas (Stump, 2000).

3)   Kepribadian

Kepribadian merupakan organisasi dinamis dari aspek fisiologis, kognitif maupun afektifyang membantu pola prilaku individu dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya (Hall, Lindsay & Campbell, 1998). Sebagai organisasi yang dinamis, maka kepribadian akan mempengaruhi perubahan pola pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang.

Selain dipengaruhi oleh faktor interaksi dengan lingkingan hidupnya, kepribadian dipengaruhi pula oleh faktor genetis yang dibawa sejak lahir. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh ahli psikologi perkembangan ditemukan bahwa baik kepribadian yang normal ataupun abnormal, pada dasarnya, diturunkan dari kedua orang tuanya.

Gen yang terdapat di dalam nukleus dari telur yang dibuahi pada masa embrio mempunyai sifat tersendiri pada tiap individu. Manifestasi hasil perbedaan antara gen ini dikenal sebagai hereditas. DNA yang membentuk gen mempunyai peranan penting dalam transmisi sifat-sifat herediter. Timbulnya kelainan familial, kelainan khusus tertentu, tipe tertentu dan dwarfism adalah akibat transmisi gen yang abnormal. Haruslah diingat bahwa beberapa anak bertubuh kecil karena konstitusi genetiknya dan bukan karena gangguan endokrin atau gizi. Peranan genetik pada sifat perkembangan mental masih merupakan hal yang diperdebatkan. Memang hereditas tidak dapat disangsikan lagi mempunyai peranan yang besar tapi pengaruh lingkungan terhadap organisme tersebut tidak dapat diabaikan. Pada saat sekarang para ahli psikologi anak berpendapat bahwa hereditas lebih banyak mempengaruhi inteligensi dibandingkan dengan lingkungan.

Sifat-sifat emosionil seperti perasaan takut, kemauan dan temperamen lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dibandingkan dengan hereditas, yaitu:

• Jenis kelamin pada umur tertentu pria dan wanita sangat berbeda dalam ukuran besar, kecepatan tumbuh, proporsi jasmani dan lain-lainnya sehingga memerlukan ukuran-ukuran normal tersendiri. Wanita menjadi dewasa lebih dini, yaitu mulai adolesensi pada umur 10 tahun, pria mulai pada umur 12 tahun.
• Ras atau bangsa. Oleh beberapa ahli antropologi disebutkan bahwa ras kuning mempunyai tendensi lebih pendek dibandingkan dengan ras kulit putih. Perbedaan antar bangsa tampak juga bila kita bandingkan orang Skandinavia yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang Italia.

• Keluarga tidak jarang dijumpai dalam suatu keluarga terdapat anggota keluarga yang pendek anggota keluarga lainnya tinggi.

• Umur kecepatan tumbuh yang paling besar ditemukan pada masa fetus, masa bayi dan masa adolesensi.

b. Lingkungan

Lingkungan memiliki peran yang besar bagi perubahan yang positif atau negatif pada individu. Lingkungan yang baik tentu akan membawa pengaruh positif bagi individu, sebaliknya lingkungan yang kurang baik akan cenderung memperburuk perkembangan individu.

Seorang psikolog ekologis, Urie Brofenbrenner (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2004) menyatakan bahwa lingkungan tersebut bersifat stratifikasi yakni berlapis-lapis dari yang terdekat sampai yang terjauh. Pengaruh lingkungan menjadi lebih kuat pada periode sensitif. Masing-masing pertumbuhan system organ atau anggota tubuh memiliki periode sensitif yang rentan terhadap pengaruh lingkungan.

Berbagai faktor eksternal tidak hanya dapat menyebabkan keguguran, namun juga ketidaksempurnaan dari bayi yang dikandung. Penelitian ilmiah menunjukan bahwa faktor eksternal atau lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan pra kelahiran dan juga proses kelahiran. Agen eksternal yang dapat mempengaruhi ini disebut dengan teratogen. Teratogen adalah segala virus, obat-obatan, zat kimia, radiasi, atau agenlingkungan lain yang dapat membahayakan perkembangan embrio atau janin hingga menyebabkan kerusakan fisik, kebutaan, kerusakan otak, dan bahkan kematian. Selain teratogen, kondisi emosional ibu, asupan gizi dan usia ibu juga dapat mempengaruhi kehamilan.

Karena itu, para ahli psikologis maupun medis berusaha keras untuk mengatasi dan membantu perawatan pada wanita hamil. Hal ini pun tak lepas dari peran dan tanggung jawab dari calon ayah dan calon ibu untuk bekerja sama menjaga kualitas pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat secara fisiologis maupun psikologis.

c. Interaksionisme antara Genetis dan Lingkungan

Untuk mencari titik temu perbedaan yang mencolok dari dua pandangan diatas, maka para ahli kemudian memadukan keduanya, sehingga terjadilah interaksi. Perpaduan antara faktor genetis dan faktor lingkungan menyatakan bahwa perkembangan seseorang tidak akan maksimal kalau hanya mengadalkan salah satu faktor saja. Karena itu, keduanya harus digabungkan untuk mengupayakan maksimalisasi perkembangan seseorang. Faktor genetis harus ditopang dengan faktor lingkungan dan faktor lingkungan harus memperoleh dukungan faktor genetis, sehingga memungkinkan perkembangan yang baik dan normal baik fisiologis maupun psikologis.

3. Upaya-upaya Mengatasi Ketidakteraturan Perkembangan Masa Prenatal

Masa hamil merupakan masa penting yang harus diperhatikan secara serius. Keteledoran dalam perawatan terhadap bayi dalam kandungan akan membawa dampak buruk bagi perttumbuhan dan perkembangannya di kemudian hari. Setiap kondisi yang tidak baik selama periode kehamilan akan mempengaruhi perkembangan anggota-anggota tubuh dan seluruh pola perkembangan janin.

Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dan dilakukan pada kehamilan antara lain:

  1. Asupan Nutrisi dan Gizi

Pemenuhan kebutuhan makanan sehat yang mengandung nutrisi, gizi, vitamin, protein, dan mineral selama kehamilan adalah mutlak dan tak dapat ditunda-tunda lagi. Bayi-bayi yang dilahirkan dari orang tua yang memperhatikan masalah ini ternyata membawa pengaruh positif. Ia menjadi bayi yang sehat, cerdas, lincah, dan mudah bergaul. Sebaliknya ibu yang selama hamiltak mau dan tak mampu memenuhi kebutuhannutrisi, ternyata menyebabkan bayi lahir premature, berat kurang dari 2500 gram, mengalami gangguan pernapasan, sulit bergaul dan taraf intelegensinya rendah (Berk, 1991:1993, Hetherington & Parke, 1999).

  1. Prilaku Hidup Sehat

Semasa hamil, seorang wanita hendaknya tak terlibat dalam penggunaan obat-obatan, kecuali dalam keadaan sakit yang memerlukan pengawasan medis dari dokter. Kelalaian dalam memperhatikan kondisi kehamilan yang disebabkan oleh penggunaan narkoba (narkotik dan obat-obat terlarang lainnya) akan membawa dampak negatif bagi bayi yang dilahirkan. Calon ayah juga diharapkan tidak mengkonsumsi alkohol, obat-obatan terlarang atau merokok agar tidak mempengaruhi kehamilan istrinya. Orang tua yang kecanduan narkoba akan menyebabkan kelahiran bayi prematur, keguguran, kematian bayi, intelegensi rendah, bahkan mengalami retandasi mental (Papalia, Olds & Feldman, 1998)

  1. Konseling Pra Pernikahan

Konseling ini bertujuan untuk memepersiapkan calon pasangan suami-istri yang akan menghadapi berbagai masalah perkawinan, memelihara dan merawat anak, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan melakukan komunikasi efektif antara suami istri.

Agar memperoleh keturunan yang sehat dan normal, maka kegiatan atau konseling menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan dilakukan oleh setiap calon pasangan suami istri yang akan menikah.

  1. Konseling Genetik

Konseling genetik yaitu suatu konseling yang dilakukan agar mendapatkan kelahiran anak-anak yang sehat dan normal, serta menghindari kelahiran cacat fisik maupun cacat mental. Konseling sudah dilakukan di negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, Kanada, Australia, dsb. Cara ini mencakup telaah yang luas dan terinci mengenai riwayat kesehatan suami maupun istri untuk menentukan apakah ada, kapan, dan dalam bentuk apa abnormalitas fisik atau mental yang terdapat dalam keluarga mereka. Kalau penelitian riwayat kesehatan menunjukkan atau menyimpulkan bahwa terdapat beberapa abnormalitas genetik dalam keluarga suami atau keluarga istri, atau kalau salah satu anak dalam keluarga mempunyai kondisi yang berasal dari keturunan dan dari pengalaman lingkungan, orang tua diberitahu tentang kemungkinan mempunyai anak cacat dan disarankan untuk menggunakan teknik-teknik keluarga berencana untuk mencegah kehamilan. Kalau kehamilan sudah terjadi, mereka disarankan untuk mempertimbangkan abortus/pengguguran.

C. Masa Melahirkan

Melahirkan bayi merupakan bagian yang harus dilalui oleh seorang wanita normal dalam kehidupan pernikahannya. Dari sekian banyak episode dalam kehidupan seorang wanita yang paling agung adalah menjadi seorang ibu. Dengan melahirkan, seorang wanita benar-benar akan merasakan dan menyadari kodrat kewanitaannya. Walaupun harus menahan rasa sakit, proses melahirkan merupakan tantangan dan kewajiban yang harus dialami.

  1. 1. Cara-cara melahirkan bayi

Ada lima jenis proses melahirkan bayi menurut para ahli psikologi perkembangan maupun kedokteran (Papalia, Olds dan Feldman, 2004; Hurlock, 1978), yaitu :

  1. Melahirkan secara alamiah

Melahirkan secara alamiah ialah proses melahirkan seorang bayi secara normal, spontan atau tanpa bantuan operasi medis. Kelahiran normal ditandai dengan posisi kepala bayi dalam rahim siap untik masuk vagina. Kelahiran secara alamiah ini biasanya dilakukan oleh para wanita yang memiliki kehamilan normal dengan postur fisik yang memungkinkan dapat menjalani kelahiran alamiah.

Melahirkan secara normal akan meningkatkan ketangguhan pada anak, karena bayi telah menghadapi stressor pada saat proses kelahirannya. Ini akan terbawa oleh individu sampai tumbuh menjadi anak-anak, remaja maupun dewasa.

  1. Melahirkan dengan operasi Caesar

Proses melahirkan yang dilakukan dengan bantuan operasi medis yang disebabkan oleh kondisi tubuh bayi yang terlalu besar dan cenderung sulit bila harus melahirkan melalui saluran vagina.

Tekhnik melahirkan ini dilakukan guna menolong para wanita yang tak mampu melahirkan secara alamiah, atau kalau melahirkan secara normal akan menimbulkan resiko bagi keselamatan ibu maupun bayinya. Seringkali para dokter maupun bidan yang menangani cara operasi ini menghadapi suatu dilemma, apakah harus memprioritaskan keselamatan ibu atau bayinya, bila masalah yang dihadapi sangat pelik.

  1. Melahirkan dengan alat

Cara melahirkan bayi yang harus dibantu dengan alat-alat khusus. Kelahiran ini terjadi karena disebabkan oleh ukuran bayi yang terlalu besar dan tidak memungkinkan bayi untuk lahir secara normal. Ada kalanya seorang dokter menggunakan alat untuk mengeluarkan kepala bayi dari rahim, kemungkinan bayi akan mengalami luka dan perlu perawatan khusus.

  1. Melahirkan sungsang

Merupakan kelahiran bayi yang tidak normal yang disebabkan oleh posisi bayi yang terbalik, sungsang sehingga kaki keluar terlebih dahulu dan diakhiri dengan bagian kepala. Cara melahirkan seperti ini juga memerlukan bantuan alat-alat khusus yang dikerjakan oleh dokter atau bidan.

  1. Melahirkan dengan posisi bayi melintang

Suatu kelahiran bayi dengan posisi bayi masih berada dalam posisi melintang dalam rahim ibu dan belum berubah, dimana kepala bayi tidak masuk ke dalam saluran vagina. Maka diperlukan alat khusus untuk membantu kelancaran kehamilan bayi tersebut.

Tak tertutup kemungkinan seorang wanita hamil mengalami kesulitan dalam proses melahirkan, sehingga ia memerlukan perawatan intensif dari tenaga dokter. Dokter biasanya bertindak bijaksana dan hati-hati agar dapat menyelamatkan sang bayi maupun ibunya.

Sebagian besar wanita akan merasakan kesakitan ketika sedang melahirkan seorang bayi. Oleh karena itu, harus diperhatikan bagaimana mempersiapkan diri menghadapi proses kelahiran bayi agar berjalan dengan baik dan lancar.

Menurut Papalia, Olds dan Feldman (1998; 2004), ada empat tahap yang harus dijalani oleh seorang wanita yang akan melahirkan, yaitu :

  1. Kontraksi otot-otot perut. Terjadinya kontraksi otot-otot pada bagian perut dan dirasakan sangat sakit oleh wanita. Hal ini juga menyebabkan proses pembukaan pada vagina sebagai sarana saluran kelahiran bayi.
  2. Kontraksi otot disertai dengan gerakan kepala bayi ke saluran vagina.Dokter atau bidan akan memeriksa dan menyatakan adanya proses pembukaan pada vagina, diikuti dengan upaya kepala bayi bergerak maju menuju ke saluran kelahiran. Ini sebagai tanda kelahiran bayi semakin mendekat.
  3. Pemotongan plasenta. Keluarnya bayi dari rahim dan vagina akan disertai dengan plasenta dan tali pusat. Bayi menangis sebagai tanda rasa shock, terkejut, dan penyesuaian pertama bayi ketika berada si luar rahim ibunya.
  4. Masa pemulihan. Setelah tali pusat (pusar) dipotong oleh bidan atau dokter, kemudian bidan atau dokter berusaha untuk memulihkan kondisi rahim agar menjadi normal kembali. Kegiatan pemulihan akan makin cepat dirasakan oleh seorang ibu bila memperoleh dukungan dan perhatian dari keluarganya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ukuran Kelahiran Bayi

Para ahli kedokteran, gizi, maupun psikologi berpendapat bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi ukuran kelahiran bayi yaitu (1) lamanya janin dalam kandungan, (2) diet ibu, (3) status social ekonomi keluarga, (4) urutan kelahiran, (5)ukuran jumlah anggota keluarga, (6) aktivitas janin selama masa pra-natal (Hurlock, 1978; Santrock, 1999).

  1. Waktu Masa Kehamilan

Janin yang matang selama masa prenatal akan tumbuh berkembang menjadi bayi yang memiliki berat badan, tinggi badan, maupun warna kulit yang normal. Waktu masa kehamilan janin dalam kandungan seorang ibu kurang lebih selama 9 bulan 10 hari. Oleh karena itu bayi-bayi yang lahir dalam keadaan sehat dan normal biasanya memiliki usia yang cukup ketika masih berada dalam kandungan ibunya. Sebaliknya bayi-bayi premature yang memiliki ukuran berat badan rendah (low birth), ukuran badan kecil dan mungkin warna kulit yang agak pucat cenderung berada dalam kandungan kurang dari 9 bulan.

  1. Perilaku Diet Ibu Selama Masa Hamil

Banyak bayi yang cenderung kurus, berat badan rendah, maupun ukuran panjang bayi disebabkan oleh kurangnya memperoleh gizi yang cukup selama masa kehamilan. Para ibu yang melakukan diet selama masa hamil berpengaruh secara signifikan terhadap kurangnya penyerapan konsumsi gizi, protein maupun zat-zat mineral lainnya yang dibutuhkan oleh janin. Akibatnya janin tidak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara normal.

  1. Status Sosial Ekonomi Keluarga

Status ekonomi keluarga berpengaruh secara nyata terhadap pemenuhan kebutuhan gizi bagi seluruh anggota keluarga tersebut. Orangtua yang memiliki status social ekonomi menengah ke atas (middle-high family economic status) cenderung akan dapat mencukupi kebutuhan makanan bergizi yang baik. Hal ini berpengaruh pula terhadap para calon ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukandalam proses pertumbuhan dan perkembangan oleh janin dalam kandungannya. Dengan demikian bayi-bayi terlahir pun akan memiliki berat badan, tinggi badan maupun taraf kesehatan yang baik. Sebaliknya para ibu yang berasal dari keluarga yang memiliki status social ekonimi rendah (low family economic status) cenderung kurang dapat mencukupi kebutuhan gizi yang baik untuk janin yang dikandungnya. Akibatnya bayi yang lahir akan memiliki berat badan rendah, dan panjang badan yang pendek. Dalam studi kasus ditemukan bayi-bayi yang lahir dari keluarga miskin cenderung mengalami gizi buruk (poor nutrition) akibatnya menderita gangguan busung lapar.

  1. Urutan Kelahiran

Dalam studi ditemukan bahwa bayi-bayi yang lahir sebagai anak pertama (firstborn infant) cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, pendek dan lebih ringan dibandingkan bayi yang lahir sebagai anak kedua atau ketiga dalam suatu keluarga yang sama.

  1. Jarak Kelahiran Bayi dalam Keluarga

Perbedaan jarak kelahiran akan memberi pengaruh terhadap ukuran bayi. Bayi yang lahir dengan jarak yang sangat dekat dengan anak sebelumnya senderung memiliki berat badan yang rendah (low birth). Hal ini terjadi karena kondisi kesehatan ibu yang lemah. Setelah melahirkan anak pertama, fit dan sehat kembali. Tetapi karena tak mampu menjaga jarak kelahiran dengan anak sebelumnya dan harus mengandung janin (bayi) lagi, maka kondisi kesehatan fisik ibu semakin lemah. Dengan demikian bila ibu tersebut mengandung lagi akan menyebabkan kelahiran bayi yang memiliki berat badan rendah.

  1. Aktivitas Janin Masa Prenatal

Janin yang aktif bergerak selama masa prenatal merupakan cirri calon bayi yang sehat dan normal karena energi tubuhnya dapat tersalurkan dengan baik. Dengan gerakan yang aktif akan meningkatkan kekuatan kerja fungsi detak jantung yang baik, kelenturan dan kekuatan otot-otot badan, meningkatkan daya intelektual dan menambah berat badannya. Sebaliknya janin yang malas bergerak, pasif dan banyak tidur cenderung tumbuh berkembang menjadi bayi yang obesitas (gemuk). Dalam pertumbuhan berikutnya, bayi-bayi yang malas bergerak akan menjadi anak yang juga malas bergerak, pasif dan obes (gemuk).

BAB III.

KESIMPULAN

Masa prenatal merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan awal dalam kehidupan manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangannya dimulai sejak terjadinya konsepsi, yakni pertemuan antara sperma dan sel telur (ovum) yang akan menghasilkan benih manusia (zygote) yang kemudian berkembang menjadi organism atau janin (embrio) sebagai calon manusia yang dikenal sebagai fetus (bayi dalam kandungan). Pada umumnya, masa prenatal berlangsung sekitar sembilan bulan atau 266 hari dan berakhir pada saat bayi dilahirkan. Variasi individual memang sering terjadi, ada yang lahir lebih awal (premature) dari waktu tersebut dan ada pula yang lebih lambat (late mature), tergantung pada kondisinya masing-masing.

Ada tiga faktor dominan yang mempengaruhi proses perkembangan pada masa prenatal, yaitu faktor pembawaan (heredity) yang merupakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya proses perkembangan, dan faktor waktu (time) yang merupakan saat-saat tibanya masa peka atau kematangan (maturation).

Masa prenatal merupakan masa yang harus mendapat perhatian serius, karena apapun yang terjadi pada masa ini, baik positif maupun negative, akan berpengaruh pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Setiap kondisi yang tidak baik akan membawa dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya di kemudian hari. Oleh sebab itu, berbagai cara dan upaya dilakukan oleh para ahli psikologi perkembangan dan para ahli medis agar proses pertumbuhan dan perkembangan masa kehamilan berjalan dengan baik dan lancar. Namun, upaya ini tidak akan maksimal tanpa adanya kerjasama dari calon ayah dan calon ibu.

DAFTAR PUSTAKA

Dariyo, A. (2007). Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama. Jakarta: Refika Aditama.

Gunarsa, S.D. (1990). Dasar Teori Perkembangan Anak. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Kusmaedi, N.dkk. (2008). Modul Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik. Bandung: UPI Press.

Makmur, A.S. (2007). Psikologi Kependidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Monks, Knoers, A.M.P & Rahayu, S.R. (1992). Psikologi Perkembangan: Pengantar Dengan Berbagai Bagiannya. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Suryo. (1990). Genetika Manusia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

http://ridwanamiruddin.wordpress.com/2007/05/05/tumbuh-kembang-anak/

http://yuudho.blogspot.com/2010/01/masa-prenatal.html

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

  1. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  2. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
  3. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
  4. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM

PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,

ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

  1. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  2. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  3. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  4. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  5. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  6. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban:

  1. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  2. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 17

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

(2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah

Pasal 18

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

(3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Pendidikan Tinggi

Pasal 19

(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

(4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

(2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi,

atau vokasi.

(3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

(5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrative berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

(6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.

(7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doctor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

(1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25

(1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. `

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam

Pendidikan Informal

Pasal 27

(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesembilan

Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

(1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 32

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII

WAJIB BELAJAR

Pasal 34

(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB X

KURIKULUM

Pasal 36

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

  1. peningkatan iman dan takwa;
  2. peningkatan akhlak mulia;
  3. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
  4. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  5. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  6. tuntutan dunia kerja;
  7. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  8. agama;
  9. dinamika perkembangan global; dan
  10. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

  1. pendidikan agama;
  2. pendidikan kewarganegaraan;
  3. bahasa;
  4. matematika;
  5. ilmu pengetahuan alam;
  6. ilmu pengetahuan sosial;
  7. seni dan budaya;
  8. pendidikan jasmani dan olahraga;
  9. keterampilan/kejuruan; dan
  10. muatan lokal.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

  1. pendidikan agama;
  2. pendidikan kewarganegaraan; dan
  3. bahasa.

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

  1. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  2. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  4. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  5. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

  1. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  2. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  3. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.

(2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

(4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediaka sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.

(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat

(6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

(1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hokum pendidikan.

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

(3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undangundang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.

(3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.

(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

Cinta adalah Sebuah Hukuman

Jika aku tidak pernah bertemu denganmu, mungkin itu adalah pilihan terbaik
bila aku akan hidup di kehidupan lain
bila aku menjalani kehidupan sebagai orang lain
segala kesedihan yang begini, aku tidak akan mengetahuinya

Setiap hari aku coba melupakanmu
setiap hari aku coba meninggalkanmu
dalam hatiku sungguh aku telah merahasiakan sesuatu padamu
sesuatu yang tidak akan bisa ku ungkapkan

Aku percaya bahwa cinta membuat bahagia, namun
ketidakmampuan mengatakan cinta adalah surga yang hanya memberikan hukuman saja
aku hanya mencintaimu, tapi bila aku mencintaimu hatiku sangat sakit
hidup ini hanya ada airmata yang membuat luka

Seperti ini, aku telah melupakan siksaan ini
bibirku, ucapanku pun telah melupakanmu
kadang saat aku tak sadar, seakan aku akan mengatakan cintaku
sungguh itu saat yang menakutkan

Aku percaya bahwa cinta itu adalah kebahagiaan, namun..
ketidakmampuan mengucapkan kata cinta adalah surga yang hanya memberikan hukuman saja
aku hanya mencintaimu, tapi bila mencintaimu hatiku sangat sakit
hidup ini hanya ada airmata yang membuat luka

Akankah aku mencintaimu dalam mimpi?
menangis dan menangis lagi hingga lelah sekali?
hingga tertidur, bangun, dan kapanpun hari kembali seperti itu

Seperti ini aku mencintaimu
bila kau tak ada, aku mencoba mengatakan cinta
mungkin saja engkau akan mendengar dan kau akan lari dariku
apapun membodohkanku, bahwa aku mencintaimu

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!